Bima Arya: Koperasi Merah Putih Bukan Sekadar Toko, Tapi Tulang Punggung Ekonomi Desa

2026-09-06 06:12 WIB · aindari · 👁 766 dibaca

Pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi ekosistem ekonomi terintegrasi yang mencakup distribusi subsidi, pangan, hingga ekspor produk lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dipahami jauh melampaui fungsi toko atau unit simpan pinjam biasa. Dalam Seminar Nasional KDKMP yang digelar di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandarlampung, Jumat (4/9), ia menyebut koperasi ini dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang menyatukan kebutuhan warga, layanan pemerintah, dan unit usaha dalam satu ekosistem.

Menurut Bima, KDKMP keliru bila hanya dilihat sebagai pesaing minimarket. Fungsinya mencakup pemotongan rantai pasok agar petani mendapat harga lebih baik sekaligus menekan harga bagi konsumen. Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan berkontribusi pada pengendalian inflasi dan pembukaan lapangan kerja di tingkat desa.

Secara operasional, KDKMP diarahkan menjadi saluran resmi distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pupuk, hingga gas LPG bersubsidi. Koperasi ini juga didorong masuk ke ekosistem program Makan Bergizi Gratis dengan peran sebagai agregator, yang diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Di dalamnya pun dapat hadir toko sembako dan apotek sebagai layanan tambahan bagi masyarakat desa.

Saat ini KDKMP masih menjalani masa transisi sekitar dua tahun, di mana PT Agrinas Pangan Nusantara mengelola operasional melalui penempatan personel yang terus dilatih dan disesuaikan dengan masukan kepala desa maupun lurah. Setelah transisi selesai, koperasi ini akan diserahkan sepenuhnya sebagai aset milik desa atau kelurahan. Proses serah terima mensyaratkan verifikasi dan validasi oleh tim yang dipimpin sekretaris daerah, dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, guna memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kondisi lapangan.

Sejumlah daerah telah menunjukkan hasil awal yang positif. KDKMP Sidomulyo di Jember disebut telah mengekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tenggara berhasil menembus pasar Tiongkok. Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.

Terkait kebutuhan lahan, target ideal luas KDKMP ditetapkan 1.000 meter persegi, meski dapat disesuaikan bagi daerah dengan keterbatasan lahan. Lahan milik BUMN dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama, termasuk opsi pinjam pakai tanpa biaya bila memenuhi ketentuan, dengan koordinasi antara kepala desa dan kepala daerah.

Bima menekankan peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak keberhasilan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepala daerah memberikan perhatian penuh, termasuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kebutuhan pengembangan KDKMP.

Tag: Koperasi Merah Putih, KDKMP, ekonomi desa, Bima Arya, koperasi