BPH Migas Tinjau Distribusi BBM Subsidi di Muna Barat, Percepatan Pengiriman Jadi Prioritas
2026-09-05 17:12 WIB · aindari · 👁 494 dibaca
BPH Migas bersama Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga turun langsung ke Kabupaten Muna Barat untuk mengevaluasi pola distribusi BBM bersubsidi di wilayah kepulauan tersebut.
Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menjadi sasaran evaluasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga (PPN), BPH Migas meninjau langsung kondisi penyaluran BBM di daerah yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan itu.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan evaluasi ini bertujuan memastikan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak di Muna Barat dan sekitarnya. Pengawasan lapangan dilakukan di SPBU Kambara pada Jumat, 4 September, untuk melihat apakah alur distribusi sudah berjalan lancar dan antrean dapat diurai. BPH Migas juga mendorong PPN agar meningkatkan frekuensi delivery order pengiriman BBM ke wilayah tersebut, dengan hasil yang akan dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap titik SPBU.
Selain mempercepat pasokan, BPH Migas menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran BBM bersubsidi. Wahyudi mengingatkan bahwa pembelian BBM subsidi untuk kendaraan roda empat ke atas wajib menggunakan QR Code yang telah disinkronkan dengan nomor polisi dan STNK kendaraan. Langkah ini dimaksudkan agar BBM subsidi tidak diperjualbelikan dan benar-benar digunakan untuk keperluan pribadi, angkutan barang, atau penumpang umum yang sah.
Bagi kelompok pengguna tertentu seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, transportasi air, dan layanan umum, akses BBM bersubsidi tetap dapat diperoleh melalui Surat Rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Data penyaluran dari berbagai titik ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan BBM pada tahun berikutnya, sehingga pemutakhiran data menjadi hal yang penting.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menambahkan, pihaknya menyarankan SPBU Kambara menambah sumber daya manusia khusus untuk memilah konsumen berdasarkan kelengkapan dokumen. Konsumen dengan dokumen lengkap akan dilayani lebih dahulu, sementara yang belum lengkap akan melalui proses verifikasi lebih lanjut. Langkah ini diharapkan mempercepat pelayanan sekaligus menjaga ketertiban di SPBU.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah progresif yang diharapkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Muna Barat berencana melakukan pemetaan kebutuhan BBM warganya sebagai tindak lanjut. Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat PPN Alimuddin Baso menyatakan pihaknya siap mendukung penyaluran sesuai hasil penilaian pemerintah pusat, sekaligus mendorong pemerintah daerah turut aktif membangun kesadaran bersama agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Tag: BBM subsidi, Muna Barat, BPH Migas, distribusi BBM, Sulawesi Tenggara