Hukum
Arief Hidayat Minta Dugaan Penyadapan Presiden Diusut hingga Tuntas
Mantan Ketua MK Arief Hidayat menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat masuk ranah makar jika terbukti mengancam kedaulatan negara.
Hukum
Hukum
KPK Telusuri Dugaan Aliran Suap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
Penyidik memeriksa dua pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I untuk mengurai dugaan penerimaan dan pengumpulan uang terkait layanan pertanahan.
Hukum
Kejagung Sita Uang Rp11,795 Miliar dalam Penggeledahan Kasus Nikel Sultra
Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menemukan uang tunai, perangkat elektronik, serta dokumen terkait pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Hukum
OJK Perintahkan Bank Menelusuri 39.923 Rekening Terkait Judi Daring
Perbankan diminta melakukan pemeriksaan lanjutan atau pemblokiran berdasarkan data Kemkomdigi serta mencocokkan identitas pemilik rekening.
Hukum
Jaksa Uraikan Dugaan Aliran Dana Rp18,1 Triliun dalam Perkara Samin Tan
Samin Tan didakwa mencuci uang hasil dugaan penyimpangan tambang PT AKT melalui penjualan batu bara, transfer berlapis, dan pembelian aset.
Hukum
Samin Tan Didakwa Rugikan Negara Rp17,74 Triliun dari Aktivitas Tambang PT AKT
Jaksa menilai Samin Tan tetap mengoperasikan tambang setelah izin usaha PT AKT dihentikan dan menyamarkan asal batu bara untuk penjualan ekspor.
Hukum
Enam Orang Tewas dalam Kecelakaan Truk di Bekasi, Polisi Dalami Sejumlah Perkara
Kecelakaan maut di Bekasi, dugaan karhutla, penggeledahan pesantren, penyelundupan rokok, dan perdamaian di Tolikara menjadi sorotan hukum.
Hukum
MK Menolak Gugatan Warga Palangkaraya atas Frasa Anggaran Penanggulangan Bencana
Mahkamah Konstitusi menilai permohonan empat warga terdampak karhutla tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengubah makna frasa "yang memadai" dalam UU Penanggulangan Bencana.
Hukum
Jaksa Sebut Silmy Karim Minta Setoran Rp100 Juta Tiap Bulan dari Pengurusan Izin WNA
Permintaan tersebut disebut disalurkan melalui pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi dari pungutan yang dikenal sebagai uang loket atau uang klik.
Hukum
Dakwaan KPK Sebut Aliran Rp40 Juta per Minggu untuk Menteri Berinisial RAMA
Jaksa mengungkap dugaan pembagian uang tidak resmi dalam perkara Silmy Karim, yang didakwa memeras Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Hukum
Silmy Karim Didakwa Menerima Uang dan Saham Senilai Rp33,94 Miliar
KPK mendakwa mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu menerima gratifikasi berupa uang tunai dan saham, selain menghadapi dakwaan pemerasan terkait layanan izin tinggal WNA.
Hukum
Silmy Karim Disebut Menerima Rp1,2 Miliar dalam Perkara Pemerasan Izin Tinggal WNA
Jaksa mendakwa Silmy Karim turut menikmati uang dari praktik pungutan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing.
Hukum
Polda Kepri Tangani Tiga Perkara Pengiriman PMI Ilegal, Enam Orang Jadi Tersangka
Sebanyak 30 calon pekerja migran dan seorang bayi tercatat dalam tiga perkara dugaan TPPO serta penempatan PMI nonprosedural dari Batam.
Hukum
Jaksa Korsel Minta Hukuman Mati bagi Yoon Suk Yeol dalam Banding Kasus Pemberontakan
Jaksa khusus menilai hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan presiden Korea Selatan itu belum sebanding dengan dampak deklarasi darurat militer.
Hukum
MK Catat Meningkatnya Peran Anak Muda dalam Pengujian Undang-Undang
Saldi Isra menyebut keterlibatan pemohon muda di Mahkamah Konstitusi dalam tiga hingga empat tahun terakhir melahirkan generasi baru hukum Indonesia.
Hukum
Tiga Orang Diamankan dalam Pengungkapan Dugaan Peredaran Sabu di Tambora
Polisi menyita empat paket kristal diduga sabu seberat bruto 4,38 gram dan masih memburu dua orang yang masuk daftar pencarian orang.
Hukum
Ombudsman Telusuri Dugaan Pungutan Pengemudi Ekspor di Motaain
Ombudsman NTT memperkirakan pungutan tanpa bukti pembayaran terhadap kendaraan eksportir dapat mencapai Rp104 juta per bulan.
Hukum
Tawaran Endorse Fiktif Mengincar Akun Kreator lewat Tautan Palsu
Kreator konten dan mitra affiliate diminta memeriksa identitas pengirim serta alamat situs sebelum mengikuti tawaran kerja sama yang mengatasnamakan Shopee.
Hukum
Kejati Riau Menahan Delapan Pengelola Dana PI PHR
Delapan dari sembilan tersangka baru dalam perkara dugaan penyimpangan dana PI 10 persen PT PHR ditahan, sementara satu tersangka belum memenuhi panggilan penyidik.
Hukum
Wacana Redefinisi Korupsi Bergulir: Sahroni Dorong Revisi UU Tipikor agar Kerugian Negara Tak Otomatis Jadi Pidana Korupsi
Anggota DPR RI Ahmad Sahroni mendukung gagasan memisahkan kerugian negara dari kategori pidana korupsi dan mendorong revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut konkret.
Hukum
Definisi Korupsi Berbasis Penyuapan Diusulkan, Kerugian Negara Tak Lagi Jadi Unsur Utama
Presiden disebut menyetujui arah redefinisi korupsi yang menitikberatkan pada penyuapan, sementara gagasan tersebut masih memunculkan perdebatan hukum dan potensi sentimen di kalangan investor.
Hukum
KPK Amankan Uang Rp250 Juta dari PCNU Nias, Keterkaitannya Masih Ditelusuri
KPK menyita dana yang diserahkan PCNU Kabupaten Nias setelah menduga uang tersebut mungkin berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN dan isu politik uang Muktamar ke-35 NU.
Hukum
Insiden Penembakan Sesama Anggota Polisi di Pondok Cabe Picu Sorotan terhadap Pengawasan Senjata Api dan Dugaan Perundungan
Kasus penembakan oleh anggota polisi berpangkat Bharada terhadap seniornya di kawasan Pondok Cabe memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan kepemilikan senjata api dan dugaan perundungan di internal kepolisian.
Hukum
Pemusnahan 4.364 Kartrid Vape Narkotika Diikuti Desakan Membongkar Jaringan
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus meminta pengungkapan kasus penyelundupan vape narkotika dilanjutkan dengan penindakan terhadap jaringan pelakunya.
Hukum
Polri Petakan 97 Perusahaan dalam Penanganan Kasus Karhutla
Pemerintah menyebut 97 perusahaan telah teridentifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan, sementara penyidikan terhadap korporasi dan pelaku perorangan masih berjalan.
Hukum
Polri Telusuri Keterlibatan 97 Perusahaan dalam Kasus Karhutla
Pemerintah menyebut 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, sementara penyidikan terhadap korporasi dan pelaku perorangan masih berlangsung.
Hukum
Kemenag Hentikan Sementara Kegiatan Ponpes Dar Et Tauhid di Bekasi
Pembekuan diberlakukan setelah muncul dugaan kekerasan seksual, sementara pendidikan santri dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau satuan pendidikan lain.
Hukum
Polri Perluas Desk Ketenagakerjaan ke 14 Polda dan 35 Polres
Layanan ini ditujukan untuk membantu pekerja menangani persoalan PHK, pesangon, upah, dan sengketa hubungan industrial.
Hukum
Tujuh Perusahaan Indonesia Terima Peringatan dari Singapura atas Dugaan Keterlibatan dalam Kabut Asap Lintas Batas
Pemerintah Singapura melayangkan peringatan resmi kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap di negara tersebut.
Hukum
KPK Tangkap Bupati Klaten Hamenang, Dugaan Suap dan Aliran Uang Pilkada Diselidiki
Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikaitkan dengan dugaan penerimaan suap Rp245 juta dari pengusaha tambang galian C.